La Ode Ida Bergabung Dengan PAN

Laode Ida Caleg PAN dari SULTRA , sulawesi tenggara

 

Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida memilih menjadi calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional dalam Pemilu Legislatif 2014.

“Saya memutuskan bergabung dengan PAN dan siap menjadi caleg,” kata La Ode Ida di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut La Ode Ida, langkahnya memilih PAN meskipun baru diputuskan sekarang, tapi sudah dipertimbangkan sejak lama, hampir setahun lalu.

Selama waktu hampir setahun tersebut La Ode mengaku banyak melakukan pergulatan batin maupun berdiskusi dengan sejumlah teman dekat, apakah akan terus bertahan di DPD RI hingga selesai atau memilih menjadi calon anggota DPR RI melalui PAN.

Salah satu pergulatan batin La Ode Ida adalah soal kewenangan DPD RI yang minim serta perjuangan gugatan uji materi dari anggota DPD RI untuk bisa membahas RUU bersama DPR RI.

“Saya akhirnya memutuskan bergabung ke PAN dan menjadi caleg dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara setelah mendapat dorongan dari dua teman saya, AM Fatwa (Anggota DPD RI) dan Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara),” katanya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini menambahkan, pada saat itu dirinya dan AM Fatwa bersama-sama mendukung Nur Alam untuk menjadi Gubernur Sulawesi Utara periode 2013-2018.

La Ode juga mengaku memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang dengan PAN yang didirikan oleh Amien Rais.

“Pada era tahun 1998 saya turut berjuang menggolkan reformasi, sehingga bergabung ke PAN saat ini untuk melanjutkan agenda reformasi yang tidak boleh gagal,” katanya.

La Ode juga menilai PAN memiliki kecenderungan meningkat pada 2014 sehingga ia memilih PAN.

Pada kesempatan tersebut, La Ode Ida juga membantah telah bergabung dengan Partai Golkar. La Ode menegaskan selama ini dia belum menjadi anggota Partai Golkar.

“Saya memang pernah menghadiri acara Partai Golkar di Jakarta. Pada saat itu saya diminta mengenakan jaket kuning Partai Golkar. Itu saja, tapi belum menjadi anggota Partai Golkar,” katan(tp)

Sumber: ANTARA

Perintah Hakim Terlaksana, Hasilnya “Enjel”

asisten pidana khusus kejati sulawesi tenggara

Asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tomo, SH salah satu anggota tim penuntutan mengatakan, telah melakukan koordinasi dan meminta kepala kejaksaan negeri Kolaka selaku penanggungjawab perkara untuk membuat surat secara tertulis kepada direktur rumah sakit umum Cipto Mangunkusomo untuk melakukan pemeriksaan selaku dokter yang bersifat independen atau dokter pemerintah sebagaimana yang diperintahkan majelis hakim dalam persidangan (3/4/2013) lalu.

“Hasilnya, belum ada konfirmasi dari tim yang ada di pusat, karena surat tersebut, Senin, (8/4/2013) baru ada kesempatan untuk meneruskan ke rumas sakit tersebut, ini disebabkan karena usai sidang pada Rabu (3/4/2013) kami langsung buat surat. Pada hari itu, tim kami tidak mendapatkan tiket, jadi berangkat pada Kamis (4/4/2013). Nah hari Jumat adalah waktu yang sangat singkat di jakarta, Sabtu dan Minggu hari libur sehingga Senin baru sempat diteruskan dan kami belum mendapatkan konfirmasi balik dari tim di pusat, itu sudah kami lakukan,” terang Tomo diruang kerjanya, Senin (8/4/2013).Menurutnya, semua pihak untuk bersabar menunggu rekomendasi dokter/rumah sakit independen karena fakta persidangan sudah dilakukan sehingga pihaknya tidak ingin berandai-andai. “Kita tunggu saja, apakah besok rekomendasinya datang atau lusa, kita tunggu saja Rabu pada hari sidang nanti, apapun yang terjadi, apakah ada dokter pembanding atau tidak, apakah kedua terdakwa hadir atau tidak kami tetap hadir dipersidangan,”katanya.

Sebelumnya, sidang perdana terdakwa Bupati Kolaka Buhari Matta, dan Managing Director PT. Kolaka Mining Internasional Atto Sakmiwata Sampetoding (ASS) digelar Rabu (3/4). Dalam sidang tersebut kedua terdakwa tidak menghadiri sidang perdana di Pengadilan tipikor Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Andar Perdana, dihadapan Ketua Majelis Hakim, Aminuddin mengatakan ketidakhadiran BM dan ASS pada sidang perdana yang dibuka sekitar pukul 12.15 Wita karena kedua terdakwa sedang sakit.

sumber dan Foto : (Mas’ud) kendarinews.com

Buhari Matta Nonaktif Amir Sahaka Pelaksana Bupati Kolaka

Mendagri Menepati janji. Buhari Matta (BM), kini telah dinonaktifkan dari jabatan sebagai bupati Kolaka. Hal itu terjadi setelah   menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Kendari.  Wakil Bupati Kolaka Amir Sahaka  ditunjuk menjadi  pelaksana. Hanya saja, SK nonaktif BM masih dirahasiakan. Rencananya gubernur Sultra akan menyerahkan langsung SK penunjukan Amir Sahaka, 10 April mendatang.
Kabar itu disampaikan  juru bicara Amir Sahaka, Rusman. Menurut dia,  Amir Sahaka sudah menerima kutipan SK penunjukannya sebagai pelaksana sejak  Jumat (5/4) lalu.  “Beliau ditunjuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan,” jelasnya.

Penyerahan SK Amir Sahaka sejatinya  (Senin, 8/4). Namun diundur, menunggu kesiapan gubernur.

“Rencananya Pak Gubernur  Sultra ke Sulawesi Selatan dulu untuk hadiri pelantikan gubernur Sulsel, Rabunya ke Kolaka membawa SK,” katanya lagi. Hal sama juga ditegaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Sultra, Tony Herbiansyah yang saat itu kebetulan berada di Jakarta bersama Amir Sahaka. Ia mengaku menemani Amir Sahaka saat menerima kutipan SK di Kemendagri.

“Pak Amir Sahaka sudah ditunjuk sebagai pelaksana. Saya bersama beliau tadi,” katanya. Sayangnya, Amir Sahaka yang coba dimintai kejelasan, masih tampak malu-malu. Ia tidak mau membenarkan ataupun menepis kabar tersebut. Ia hanya meminta seluruh warga Kolaka menunggu kejutan di hari Rabu.

“Tunggu mi dulu, nanti mi hari Rabu kejelasannya,” katanya ketika ditemui di rujab Wabup Kolaka. “Saat ini saya belum pegang SKnya. Nanti kalau saya sudah pegang, baru jelas. Besok (hari ini) ada radiogram dari Mendagri langsung ke Pemprov tentang penunjukkan pelaksana bupati Kolaka,” tandasnya.

Meski begitu, Amir Sahaka sudah disambut simpatisannya di Bandara Haluoleo Kendari. Ia diarak menuju Kolaka. Di perbatasan Konawe-Kolaka, puluhan massa sudah menunggu konvoi dan ikut bergabung mengantar Amir Sahaka sampai ke Kolaka.

“Terimakasih kepada saudara semua yang telah mengantar dan mengucapkan selamat,” kata Amir Sahaka.

Sejak tahun Juni 2011 lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sudah mengancang -ancang mengeluarkan  SK Nonaktif BM. Namun molor karena  BM belum menyandang status sebagai terdakwa.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan kala itu tak mau gegabah mengeluarkan  SK penonaktifan.

“Tersangka itu kan baru disangka, suspect, dan belum didakwa atau jadi terdakwa,” kata Djohermansyah Djohan dalam pesan pendeknya kepada wartawan.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh  Kejaksaan Agung RI, sejumlah elemen masyarakat mendesak  Buhari Matta nonaktif sebagai Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kejagung  juga diminta agar segera meproses kasus dugaan korupsi tersebut.

Kejaksaan RI, melalui bidang tindak pidana khusus  menetapkan dua tersangka  dugaan  korupsi nikel kadar rendah, , BM (Bupati Kolaka) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-90/F.2/Fd.1/06/2011, tanggal 30 Juni 2011, dan lalu, ASS (Managing Director PT. Kolaka Mining Internasional) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 91/F.2/Fd.1/06/2011, tanggal 30 Juni 2011. Katanya, perkembangan sementara atas penyidikan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 22 orang saksi.

“Lalu, ahli keuangan negara sudah dimintai pendapat, dan telah dilakukan pemeriksaan Ahli (BPKP),”sebutnya.

 

Sumber : kendarinews.com

12 Partai Nasional Peserta Pemilu 2014

pemilihan-umum-(-pemilu-)-2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memasukkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai terakhir peserta pemilihan umum (Pemilu) 2014. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, PKPI mengantongi nomor urut 15 setelah diloloskannya 11 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh.

Husni mengungkapkan, alasan diloloskannya PKPI tidak jauh berbeda dengan diloloskannya Partai Bulan Bintang (PBB) beberapa waktu lalu. Kedua partai tersebut lolos setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Meski demikian, ia menegaskan tidak akan ada keistimewaan yang diberikan pada dua partai tersebut.

“Pengajuan daftar calon anggota legislatif itu tanggal 9-22 April jika ingin memenuhi pencalonan pada masa itulah mereka harus memasukkan,” kata Husni saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/3).

Menurutnya, tahapan pemilu sudah ditetapkan dan hal tersebut berlaku untuk semua partai politik tanpa terkecuali. Husni beralasan dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu berarti parpol tersebut telah siap dengan segala konsekuensinya.

Meski akhirnya keputusannya dianulir, tetapi KPU tetap berkeyakinan tak ada yang salah dari proses verifikasi faktual yang dilakukannya.”Ini bukan soal kalah menang karena KPU tidak pernah melawan. Maka tidak pernah ada kekalahan bagi KPU,” tandasnya.

Dengan demikian Pemilu 2014 akan diikuti 12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh. Adapun 12 partai nasional adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sumber:kontan.co.id

Politikus Golkar dukung Hatta Rajasa jadi Capres

politikus-golkar-dukung-hatta-rajasa-jadi-capres

Partai Amanat Nasional (PAN) berniat mencalonkan ketua umumnya, Hatta Rajasa di Pilpres 2014. Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie memberikan dukungan penuh kepada Hatta untuk maju menjadi capres.

“Hatta calon presiden selanjutnya. Mudah-mudahan kita doakan walaupun saya dari Golkar, tetapi beliau dari PAN kita juga berdoa mudah-mudahan beliau jadi presiden tahun 2014 karena berpolitik kita harus berteman,” ujar Rusli menyambut Hatta Rajasa di Gorontalo Utara, Sabtu (23/3). Hatta datang ke Gorantalo dalam rangka melakukan kunjungan kerja.

Dalam sambutannya, Rusli mengatakan kepada Hatta Rajasa saat ini Gorontalo tengah memasuki musim kemarau. Dia lantas mengaitkan teriknya sinar matahari dan birunya langit Gorontalo.

“Ini tanda bahwa masyarakat di Gorontalo mendukung Hatta (menjadi presiden). Tanpa hari yang cerah seperti ini, padi dan jagung yang kami tanam, tidak akan bisa menguning dan siap untuk dipanen,” ujarnya.

Menanggapi dukungan Rusli, Hatta Rajasa menilai ungkapan Rusli adalah sebagai bentuk kesantunan dalam berpolitik. “Itu adalah kesantunan berpolitik dan hal tersebut merupakan modal utama untuk menjadi seorang presiden,” ucap Hatta.

Hatta lantas mengatakan sinar matahari dan padi yang menguning di Gorontalo adalah bentuk keterkaitan yang saling berhubungan di dalam kehidupan.

“Apapun partai yang mengusung calon presiden, asalkan dapat selalu menguningkan padi dan jagung milik petani, tentu akan mendapat dukungan,” tandasnya.

Sumber: Merdeka.com

 

Mendagri: Sultra Termasuk Pemberi Layanan E-KTP Terbaik

mendagri“Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang keempat, entri pelayanan e-KTP dianggap sudah selesai, walaupun masih ada data penduduk yang belum semuanya terkaper dalam pelayanan,” kata Mendagri saat memberi penghargaan kepada Gubernur Sultra, ketua DPRD provinsi dan seluruh bupati/wali kota se-Sultra di Kendari, Minggu.

Tanpa menyebut provinsi mana saja yang sudah dinyatakan selesai melakukan entri penduduk dengan menggunakan e-KTP, namun menurut Menteri bahwa bentuk pelayan e-KTP tercepat dan terbaik adalah kabupaten Bombana yang sebelum Oktober 2012 sudah selesai melakukan program e-KTP.

Hal ini menunjukkan bahwa program e-KTP di Sultra sudah dinyatakan berhasil, walaupun pemerintah masih memberi kesempatan bila masih ada wara yang belum terdata dan masuk dalam program e-KTP nasional itu masih diberi waktu hingga Juli 2013.

“Kesempatan bagi seluruh warga Indonesia terutama yang bermukim di bukit-bukti pegunungan jauh, dipesisr pantai dan pelosok desa, agar di pertengahan tahun ini semuanya sudah terdata,” katanya.

Oleh karena itu, kata Mendagri, tugas para camat, lurah dan kepala desa untuk mengarahkan seluruh tenaga, pikiran dan kekuatan untuk mendata warganya yang hingga saat ini belum terdata.

Sebab data untuk melengkapi jumlah penduduk 170 juta jiwa yang wajib e-KTP dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 244 juta jiwa lebih itu harus memiliki e-KTP untuk melengkapai proses pemilihan legislatif di tahun 2014 mendatang.

“Kalau sebelumnya ada warga Indonesia yang memiliki ganda empat atau lima KTP per orang, maka dengan program e-KTP sudah tidak ada lagi, karena dari sidik jari dan mata akan ketahuan bila yang bersangkutan sudah memiliki beberapa KTP,” kata Mendagri.

Kahadiran Mendagri di Kota “lulo” Kendari, dalam rangka untuk melantik dan mengambil sumpah dan jabatan gubernur dan wakil gubernur Sultra terpilih periode 2013-2018, pasangan H Nur Alam/HM Saleh Lasata pada tanggal 18 Februari 2013.

Dalam pengarahan tersebut Mendagri Gamawan Fauzi yang didampingi sejumlah pejabat eselon I Mendagri itu, juga memperagakan beberapa kasus di daerah yang ketahuan ada warganya yang mengurus e-KTP berulang kali dengan cara mengubah identitas.(sumber : bpp.depdagri.go.id)

Mendagri Melantik Gubernur Sulawesi Tenggara

Gubernur-Sultra-Nur-Alam-Wakil-Gubernur-Saleh-Lasata

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

Pasangan  Nur Alam- Saleh Lasata, Senin 18 februari , resmi dilantik kembali  sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2013-2018 oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Gedung Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara. Dalam pelantikan tersebut sejumlah tokoh politik dan kepala daerah se sulawesi turut hadir dalam pelantikan tersebut. Tampak Mendagri Gamawan Fauzi mengambil sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur terpilih

hal ini merupakan kali kedua pasangan ini di lantik setelah pada periode sebelumnya 2008-2013 Keduanya berhasil membawa Sulawesi Tenggara menjadi lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang .