PARTAI PESERTA PEMILU 2014

 partai-peserta-pemilu-2014

Sepuluh Partai telah ditetapkan oleh KPU untuk Pemilihan Umum Tahun 2014. Kesepuluh partai tersebut telah lulus verivikasi administasi dan verivikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU. Meskipun masih banyak Partai yang mengajukan Yudivial Review namun KPU telah mengumumkan ke 10 partai tersebut. Inilah Gambar Partai-partai telah dapat mengikuti Pemilu Tahun 2014.
Berikut nomor urut sepuluh Parpol tersebut.
Nomor urut 1: Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)
Nomor urut 2: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nomor urut 3: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Nomor urut 4: Partai Demorasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Nomor urut 5: Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
Nomor urut 6: Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)
Nomor urut 7: Partai Demokrat
Nomor urut 8: Partai Amanat Nasional (PAN)
Nomor urut 9: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Nomor urut 10: Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura).

Gubernur Nur Alam Dukung Kaukus Lingkungan Hidup Legislatif

hutan-mangrove

Deklarasi Forum Kaukus Lingkungan Hidup Legislatif (FKLH) Provinsi Sultra yang dikukuhkan di Aula Sidang Paripurna DPRD Sultra (24/6) mendapat apresiasi Gubernur Sultra H. Nur Alam SE. Nur Alam menganggap penting deklarasi tersebut karena masalah lingkungan hidup yang tetap lestari menjamin kehidupan bersama dan generasi selanjutnya secara langgeng dan berkesinambungan.
Diungkapkan Nur Alam Sultra merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dengan beberapa potensi bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan serta pertambangan mineral. “Potensi sumber daya alam yang besar apabila dikelola dengan baik dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka niscaya akan diperoleh manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat Sultra,” beber Nur Alam.
Menurut  Gubernur, kenyataan pengusaha dibidang pengelola sumber daya alam yang berorientasi profit, tetapi cenderung tidak memperhatikan kondisi kelestarian lingkungan hidup bahkan ada yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang pengelola sumber daya alam.
“Kondisi nyata dapat dilihat dilapangan, beberapa perusahaan tambang ada yang telah masuk mengolah lahan tambang dalam kawasan hutan. Masalah lainnya terjadinya tumpang tindih IUP, serta adanya perusahaan yang mengelola tambang diatas lahan konsesnsi perusahaan tambang lainya. Atau ketidakjelian pemerintah daerah setempat untuk mendeteksi kepabeanan dari ekspor bahan galian tambang sehingga dana yang seharusnya dipungut tidak dilakukan,” ujar Ketua DPW PAN Sultra itu.
Masih menurut Nur Alam telah terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah apabila pengelolaan sumber daya alam tidak dikelola dengan baik sebagaimana yang dipersayaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan beberapa kawasan di Prov Sultra akan diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) pertambangan.
“Pembentukan KEK diharapkan dapat mengarahkan para pelaku pertambangan untuk melakukan pengelolaan berdasarkan asas-asas Good Practice Mining dan memperhatikan penanganan lingkungan pasca tambang. Hal yang menjadi issu penting juga adalah pendangkalan dan pencemaran serta kerusakan Teluk Kendari yang merupakan pusat kehidupan, sosial ekonomi serta icon masyarakat Kota Kendari,” kata Nur Alam.